Muhajir Kepala TU SMP Negeri Membantah Adanya Pungutan Terhadap Siswa

INDONESIASATU.CO.ID:

BANYUMAS-Isu Dugaan adanya pungutan Liar di sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Desa Petir,Kecamatan Kalibagor kab.Banyumas,membuat resah Wali murid.Dengan Adanya tarikan dari pihak sekolah,yang diutarakan saat Rapat komite melalui Panitia pembangunan masjid,sangat memberatkan Wali murid karena tarikan tersebut ditentukan nominalnya.

"Anak saya kelas 7,ketika rapat dengan komite sekolah agar ikut menyumbang Adanya program sekolah tentang pembangunan masjid,Saya Pilih nilai terkecil yang nominalnya 500 Ribu,karena nilai yang lebih Kecil Dari 500 ribu tidak ada lagi,yang ada Malah nilai nominalnya lebih besar Dari nominal 500 ribu"jelasnya seorang Ibu salah satu Wali murid yang tak mau disebutkan namanya,kepada media.

Sementara keterangan dari pihak sekolah ke Media pada (07/09/2018) Jum'at,sekitar pukul 10:00 wib,Drs M Asyrofi Kepala SMP Negeri 3 Desa Petir,Kalibagor menjelaskan melalui bapak Muhajir selaku kepala Tata Usaha Sekolah Saat ditemui di Meja kerjanya"kita dapat bantuan Masjid dari Yayasan Almadinah kantornya di jogja,bantuan berupa material,kisaran setengah Miliaran (500 juta),Siswa yang bersekolah disini tidak ditetapkan nominalnya untuk menyumbang atau membantu pembangunan masjid,tidak ada ketentuan nominalnya,sekolah tidak boleh mengadakan pungutan atau meminta ke siswa,namun ada Wali murid melalui anaknya,yang Merupakan Siswa disini menyumbang dari 100 ribu,dan ada juga yang memberi lebih"terangnya.

Dia juga menyampaikan"bahwa iuran untuk pembangunan masjid itu sukarela,dan juga sudah di musyawarahkan lewat komite sekolah ke wali murid,bagi siswa tidak diwajibkan dan tidak ditentukan untuk nominalnya,dari kelas 7,kelas 8 dan kelas 9,Pembangunan Masjid yang sedang berjalan tidak membatasi orang yang mau menyumbang,siapa saja boleh,pembangunan masjid baru sekitar satu minggu"tambahnya.

Dengan maraknya adanya Pungli yang terjadi di berbagai instansi,Presiden RI telah membentuk Kala itu tim SABER PUNGLI (Sapu Bersih Pungutan Liar) untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik Pungli.Diantaranya disejumlah instansi,yang paling rawan salah satunya pungutan liar adalah di sekolah-sekolah dengan berbagai cara modus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang lebih dikenal dengan sebutan SATGAS SABER PUNGLI.Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk menjalankan tugasnya,memberantas praktek PUNGLI di Indonesia.Adapun yang Merupakan tugas SATGAS SABER PUNGLI,yakni Intelejen,Pencegahan dan Sosialisasi,Penindakan serta yustisi.SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf di Perpres).

Dengan dugaan adanya Pungli maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah,TNI dan Polri di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui :

* WEBSITE          : http://saberpungli.id

* SMS                   : 1193

* CALL CENTER : 193

Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku,Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan).

Berikut Ragam Pungutan Di Sekolah-Sekolah

1.Uang pendaftaran masuk

2.Uang SSP / komite

3.Uang OSIS

4.Uang ekstrakulikuler

5.Uang ujian

6.Uang daftar ulang

7.Uang study tour

8.Uang les

9.Buku ajar

10.Uang paguyupan

11.Uang wisuda

12.Membawa kue/makanan syukuran

13.Uang infak

14.Uang foto copy

15.Uang perpustakaan

16.Uang bangunan

17.Uang LKS dan buku paket

18.Bantuan Insidental

19.Uang foto

20.Uang biaya perpisahan

21.Sumbangan pergantian kepala sekolah

22.Uang seragam

23.Biaya pembuatan pagar/fisik dll

24.Iuran untuk membeli kenang-kenangan

25.Uang bimbingan belajar

26.Uang try out

27.Iuran pramuka

28.Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan

29.Uang kalender

30.Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan

31.Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)

32.Uang PMI

33.Uang dana kelas

34.Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR

35.Uang UNAS

36.Uang menulis ijazah

37.Uang formulir

38.Uang jasa kebersihan

39.Uang dana social

40.Uang jasa menyebrangkan siswa

41.Uang map ijazah

42.Uang STTB legalisir

43.Uang ke UPTD

44.Uang administrasi

45.Uang panitia

46.Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya

47.Uang listrik

48.Uang computer

49.Uang bapopsi

50.Uang jaringan internet

51.Uang Materai

52.Uang kartu pelajar

53.Uang Tes IQ

54.Uang tes kesehatan

55.Uang buku TaTib

56.Uang MOS

57.Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}

58.Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

Warga masyarakat  berhak melaporkan Kegiatan yang diduga ada praktik Pungli yang ditemukan.(son).

  • Whatsapp

Index Berita